Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengisian keanggotaan BPK dilaksanakan secara demokratis, yaitu pemilihan secara langsung, serta secara musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian Anggota BPD secara langsung dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Penetapan Anggota BPD melalui musyawarah perwakilan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pengisian Anggota BPD antarwaktu dilaksanakan apabila Anggota BPD berhenti atau diberhentikan dengan sisa jabatan lebih dari 4 (empat) bulan. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan anggota BPD. Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. Setiap akhir tahun anggaran dan 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan, BPD berkewajiban membuat laporan pengelolaan keuangan, yang memuat jumlah anggaran yang dikelola BPD dan rincian penggunaan anggaran. Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa serta dengan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang.