Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana; Bab IV Pertanggungjawaban; Bab V Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

04 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

04 Mei 2021

Tanggal Berlaku

04 Mei 2021

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 252 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 12 TAHUN 2021 - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Muna Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Honorarium - Gaji - Penghasilan - Uang Kehormatan - Tunjangan - Penghargaan - Hak Lainnya

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan Kesehatan nasional, diperlukan dana dan jasa pelayanan kesehatan dan dana operasional pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dana non kapitasi jaminan Kesehatan Nasional; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daearah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan dana non kapitasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Muna Barat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 81); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna Milik Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tetang Pusat Kesehatan Masyarakat; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya pasien Penyakit Infeksi Emerging tertentu; 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1); 20. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana; Bab IV Pertanggungjawaban; Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Pemanfaatan dan Pengeloaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi.
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT