Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 8 Tahun 2016

Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud, Tujuan, Asas dan ruang lingkup Perda Pelayanan Publik; 3. Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan evaluasi Pelayanan Publik; 4. Hak, Kewajiban dan Larangan; 5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Tata Perilaku Penyelenggara Pelayanan Publik; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Evaluasi; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

29 Juli 2016

Tanggal Pengundangan

29 Juli 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 2016 No.9

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 852 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELAYANAN PUBLIK

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2016 No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Publik

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai pelayan publik senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pelayanan Publik dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud, Tujuan, Asas dan ruang lingkup Perda Pelayanan Publik; 3. Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan evaluasi Pelayanan Publik; 4. Hak, Kewajiban dan Larangan; 5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Tata Perilaku Penyelenggara Pelayanan Publik; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Evaluasi; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521