Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2016

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Kriteria gangguan; 3. Kewenangan Pemberian izin; 4. Ketentuan Perizinan; 5. Nama, obyek dan subyek retribusi; 6. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin gangguan; 7. Tingkat penggunaan jasa, prinsip dan struktur penetapan tarif retribusi; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Saat Retribusi Terutang; 11. Masa Retribusi; 12. Sanksi-sanksi; 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 14. Keberatan; 15. Insentif Pemungutan; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Pembinaan dan Pengawasan; 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

22 Juli 2016

Tanggal Pengundangan

22 Juli 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 2016 No.5

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 916 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Lumajang No. 13 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Retribusi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2016 No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, seri D Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67).
Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Kriteria gangguan; 3. Kewenangan Pemberian izin; 4. Ketentuan Perizinan; 5. Nama, obyek dan subyek retribusi; 6. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin gangguan; 7. Tingkat penggunaan jasa, prinsip dan struktur penetapan tarif retribusi; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Saat Retribusi Terutang; 11. Masa Retribusi; 12. Sanksi-sanksi; 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 14. Keberatan; 15. Insentif Pemungutan; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Pembinaan dan Pengawasan; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521