Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015

Penyelenggaraan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Lingkup pengaturan penyelenggaraan jalan kabupaten mencakup: a. penyelenggaraan jalan kabupaten; b. penyelenggaraan jalan desa; c. rencana umum jaringan jalan; d. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten; e. peran, bagian-bagian dan pemanfaatan bagian jalan kabupaten; f. status dan fungsi jalan; g. penetapan dan pengendalian kelas jalan; i. perlengkapan jalan; j. fasilitas parkir; k. fasilitas pendukung; l. pengadaan tanah; m. izin, dispensasi dan rekomendasi pemanfaatan jalan. n. manajemen dan rekayasa lalu lintas; o. analisis dampak lalu lintas; p. manajemen kebutuhan lalu lintas; q. forum lalu lintas; r. laik fungsi jalan; s. dampak lingkungan; t. peran masyarakat; u. larangan; v. sanksi administratif; w. ketentuan penyidikan; dan x. ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

14 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

14 Maret 2016

Tanggal Berlaku

14 Maret 2016

Sumber

LD Kabupaten Lumajang Tahun 2016 No.4

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1112 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 8 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Lumajang Tahun 2016 No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa jalan sebagai prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, serta fungsi masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum; b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan daerah; d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/ M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032.
Lingkup pengaturan penyelenggaraan jalan kabupaten mencakup: a. penyelenggaraan jalan kabupaten; b. penyelenggaraan jalan desa; c. rencana umum jaringan jalan; d. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten; e. peran, bagian-bagian dan pemanfaatan bagian jalan kabupaten; f. status dan fungsi jalan; g. penetapan dan pengendalian kelas jalan; i. perlengkapan jalan; j. fasilitas parkir; k. fasilitas pendukung; l. pengadaan tanah; m. izin, dispensasi dan rekomendasi pemanfaatan jalan. n. manajemen dan rekayasa lalu lintas; o. analisis dampak lalu lintas; p. manajemen kebutuhan lalu lintas; q. forum lalu lintas; r. laik fungsi jalan; s. dampak lingkungan; t. peran masyarakat; u. larangan; v. sanksi administratif; w. ketentuan penyidikan; dan x. ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2016.
68 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521