Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2022

Desa Wisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pencanangan, Penilaian, dan Penetapan Desa Wisata; 3. Pembangunan / Pengambangan Desa Wisata; 4. Pengelola Desa Wisata; 5. Usaha Pariwisata Desa Wisata; 6. Rekomendasi; 7. Pembatasan Jenis Usaha Desa Wisata; 8. Pendaftaran; 9. Hak, Kewajiban, dan Larangan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Kerja Sama; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Penghargaan; 14. Pendanaan; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Sanksi; 17. Ketentuan Peralihan; dan 18. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

07 Juni 2022

Tanggal Pengundangan

07 Juni 2022

Tanggal Berlaku

07 Juni 2022

Sumber

BD.2022/NO.2

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

Halaman ini telah diakses 502 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda kab tanah laut no 02-22.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

wisata

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD.2022/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa Wisata

ABSTRAK:

bahwa keberadaan Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik desa, serta mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembentukan Desa Wisata di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Desa memerlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat; bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018– 2025 belum mengatur secara komprehensif mengenai Desa Wisata di Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan danPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan mengatur Desa Wisata di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pencanangan, Penilaian, dan Penetapan Desa Wisata; 3. Pembangunan / Pengambangan Desa Wisata; 4. Pengelola Desa Wisata; 5. Usaha Pariwisata Desa Wisata; 6. Rekomendasi; 7. Pembatasan Jenis Usaha Desa Wisata; 8. Pendaftaran; 9. Hak, Kewajiban, dan Larangan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Kerja Sama; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Penghargaan; 14. Pendanaan; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Sanksi; 17. Ketentuan Peralihan; dan 18. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
52 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2022

Desa Wisata

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT