Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2012

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nganjuk

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Nganjuk

Tanggal Penetapan

30 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

27 Februari 2012

Tanggal Berlaku

27 Februari 2012

Sumber

LD 2012 No.3E

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Bidang

Halaman ini telah diakses 749 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 2012-01 TTG PENANAMAN MODAL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanaman modal dan investasi

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2012 No.3E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah diperlukan iklim usaha yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat untuk menjamin kehidupannya. Oleh sebab itu untuk meningkatkan taraf bagi bangsa dan negara, membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja dengan menciptakan dan meningkatkan peluang investasi bagi investor untuk menanamkan modal yang dimiliki adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi; b. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada investor sebagai daya tarik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, merupakan peluang dan kekuatan dalam rangka usaha percepatan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk berlandaskan aspek hukum, sosial, budaya, moral dan lingkungan yang menjunjung tinggi demokrasi ekonomi kerakyatan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah; 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk.
(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.
23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521