Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2015

Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan tempat pemotongan hewan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka penataan dan pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemotongan hewan di daerah. Pengaturan tempat pemotongan hewan bertujuan : a. menjamin pemotongan hewan dengan cara yang benar dan halal; b. pengendalian dan penanggulangan penularan penyakit hewan; c. menjamin Kesmavet dan kesehatan hewan; d. menjamin lingkungan agar tetap sehat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

20 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

12 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah No 9

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 722 kali

FILE-FILE PERATURAN

5 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perizinan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah No 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pangan khususnya daging ruminansia dan unggas yang sehat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia dan unggas yang arnan, sehat, utuh dan halal diperlukan tempat pemotongan hewan yang memenubi persyaratan; c. bahwa kegiatan pemotongan hewan ruminansia dan unggas mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/ atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meatbome disease) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; UU No 8 Tahun 1981; UU No 8 Tahun 1999; UU No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No 33 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 79 Tahun 2005; PP No 95 Tahun 2012; Perpres No 87 Tahun 2014; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557 /Kpts/Tn.520/9 / 1987; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ PERMENTAN/OT.140/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/ 10/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2013; Perda Kab. Lamongan No 3 Tahun 2008.
Penyelenggaraan tempat pemotongan hewan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka penataan dan pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemotongan hewan di daerah. Pengaturan tempat pemotongan hewan bertujuan : a. menjamin pemotongan hewan dengan cara yang benar dan halal; b. pengendalian dan penanggulangan penularan penyakit hewan; c. menjamin Kesmavet dan kesehatan hewan; d. menjamin lingkungan agar tetap sehat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521