Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 65 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK PELAYANAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN BAB III SUBYEK RETRIBUSI BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BAB V PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB IX TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN BAB X KEBERATAN BAB XI GUGATAN BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB XIV TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI BAB XV REKONSILIASI BAB XVI PENGENDALIAN DAN MONITORING BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
T.E.U.
Indonesia, Kota Tangerang
Nomor
65
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Tangerang
Tanggal Penetapan
04 Juni 2022
Tanggal Pengundangan
04 Juni 2022
Tanggal Berlaku
04 Juni 2022
Sumber
BD Tahun 2022 Nomor 65
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Tangerang
Bidang
Halaman ini telah diakses 696 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan