Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Penyertaan modal pemerintah daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada BUMD dan merupakan kekayaan berupa uang yang dipisahkan. 2. Penyertaan modal pemerintah daerah, penambahan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nganjuk

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Nganjuk

Tanggal Penetapan

06 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2014

Sumber

LD 2014 No.2

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Bidang

Halaman ini telah diakses 834 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 2014-2 TTG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bumd

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2014 No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan perbaikan struktur permodalan serta pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah.
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993.
1. Penyertaan modal pemerintah daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada BUMD dan merupakan kekayaan berupa uang yang dipisahkan. 2. Penyertaan modal pemerintah daerah, penambahan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2014.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521