Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk No. 2 Tahun 2016

Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN DAN PRINSIP TATA KELOLA, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELOLAAN DANA BERGULIR, PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN, MEKANISME PERLINDUNGAN, MEKANISME PELESTARIAN DANA BERGULIR DAN SARANA PRASARANA, KELEMBAGAAN DAN ASOSIASI KELEMBAGAAN, KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nganjuk

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Nganjuk

Tanggal Penetapan

21 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 2016 No.3

Subjek

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Bidang

Halaman ini telah diakses 979 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 2016-2 TTG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2016 No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa, merupakan ruang lingkup yang diakui sebagai kewenangan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; bahwa pengelolaan dana bergulir Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai pendapatan harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat miskin sehingga memerlukan perlindungan yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; bahwa kelembagaan masyarakat sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu dilestarikan untuk menjamin tercapainya tujuan program; bahwa program atau kegiatan perguliran dana merupakan praktek pemberdayaan masyarakat desa yang khas dan unik karena mengandung unsur kesetiakawanan sosial serta budaya gotong royong dan tolong menolong dalam pola tanggung renteng yang berlatar adat istiadat desa, serta bukan kegiatan ekonomi yang mencari untung semata sehingga masih memerlukan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengemban fungsi pembinaan serta fasilitasi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kewenangan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN DAN PRINSIP TATA KELOLA, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELOLAAN DANA BERGULIR, PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN, MEKANISME PERLINDUNGAN, MEKANISME PELESTARIAN DANA BERGULIR DAN SARANA PRASARANA, KELEMBAGAAN DAN ASOSIASI KELEMBAGAAN, KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
tidak ada
Perguliran dana masyarakat berasal dari pasca program dan/atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mengikuti atau mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pengakhiran program dan/atau kegiatan dimaksud dari kementerian/lembaga/SKPD pelaksana yang bersangkutan. Pasca program dan/atau kegiatan lain yang tidak memberikan petunjuk pengakhiran maka tata kelola kelembagaan perguliran mempedomani PTO yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
16 halaman dan 5 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521