Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2015

Pengelolaan Biaya Transportasi Haji di Provinsi Bengkulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. . Pemda sebagai penyelenggara haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan haji dengan menyediakan pelayanan administrasi, akomodasi, konsumsi panitia, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, infrastruktur, pendukung yang diperlukan oleh panitia dan jemaah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Gubernur Berkoordinasi langsung dengan instansi vertikal, yaitu ;  Kantor wilayah Kemenag,  Kantor Bea Cukai,  Kantor Imigrasi,  Kantor Otoritas Bandara,  dan PT Angkasa Pura,  Kantor Kesehatan Pelabuhan,  Instansi Vertikal Lainnya 3. Pelayanan meliputi ;  Transportasi,  Konsumsi,  Kesehatan,  Kepabeanan,  Imigrasi,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Biaya Transportasi Haji di Provinsi Bengkulu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

06 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

06 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 675 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2015 PENGELOLAAN BIAYA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan biaya dan transportasi haji di provinsi bengkulu

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Biaya Transportasi Haji di Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelanggaraan Ibadah Haji , pengaturan mengenai biaya transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah 2. Berdasarkan Pertimbangan di atas, perlu menetapkan Perda di Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Biaya Transportasi Haji di Provinsi Bengkulu
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI tahun 1945 2. UU No. 9 tahun 1967 3. UU No. 10 tahun 1995 4. UU No. 17 tahun 2004 5. UU No. 13 tahun 2008 6. UU No. 1 tahun 2009 7. UU No. 6 tahun 2011 8. UU No. 33 tahun 2004 9. UU No. 12 tahun 2011 10. UU No. 23 tahun 2014 11. PP No. 58 tahun 2005 12. PP No. 38 tahun 2007 13. PP No. 79 tahun 2012 14. PP No. 31 tahun 2013 15. Permendagri No. 13 tahun 2006 16. Permenhub No. KM 25 tahun 2008 17. Permenag No. 14 tahun 2012 18. Permenag No. 1 tahun 2014
1. . Pemda sebagai penyelenggara haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan haji dengan menyediakan pelayanan administrasi, akomodasi, konsumsi panitia, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, infrastruktur, pendukung yang diperlukan oleh panitia dan jemaah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Gubernur Berkoordinasi langsung dengan instansi vertikal, yaitu ;  Kantor wilayah Kemenag,  Kantor Bea Cukai,  Kantor Imigrasi,  Kantor Otoritas Bandara,  dan PT Angkasa Pura,  Kantor Kesehatan Pelabuhan,  Instansi Vertikal Lainnya 3. Pelayanan meliputi ;  Transportasi,  Konsumsi,  Kesehatan,  Kepabeanan,  Imigrasi,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521