Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2011

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Perluasan Kese,patan Kerja Bab IV Informasi Ketenagakerjaan Bab V Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Bab VI Pendayagunaan Tenaga Kerja Asing Bab V Pelatihan Kerja Bab VI Hubungan Kerja Bab VII Hubungan Industrial Bab VIII Perlindungan Tenaga Kerja Bab IX Kesejahteraan Pekerja Bab IX Upah dan Dewan Pengupahan Bab X Perselisihan Hubungan Industrial dan Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Bab XI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blora

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Blora

Tanggal Penetapan

05 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

23 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

23 Agustus 2011

Sumber

LD Tahun 2011 No.5/TLD No.5

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blora

Bidang

Halaman ini telah diakses 206 kali

FILE-FILE PERATURAN

5. .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KETENAGAKERJAAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, LD Tahun 2011 No.5/TLD No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 *tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pel ayanan dan pengawasan bidang ketenagakerjaan; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang ketenegakerjaan diperlukan adanya payung hukum di daerah guna melaksanakan pembangunan dan penyel enggaraan ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.17/MEN/VII/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Perluasan Kese,patan Kerja Bab IV Informasi Ketenagakerjaan Bab V Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Bab VI Pendayagunaan Tenaga Kerja Asing Bab V Pelatihan Kerja Bab VI Hubungan Kerja Bab VII Hubungan Industrial Bab VIII Perlindungan Tenaga Kerja Bab IX Kesejahteraan Pekerja Bab IX Upah dan Dewan Pengupahan Bab X Perselisihan Hubungan Industrial dan Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Bab XI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2011.
53 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521