Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2015

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buton

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWAJIBAN, PRINSIP DAN TUJUAN PENERAPAN GCG BAB III PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL BAB IV DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BAB V DIREKSI BAB VI AUDITOR EKSTERNAL BAB VII INFORMASI BAB VIII KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN BAB IX HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDE) BAB X ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI BAB XI PROGRAM PENGENALAN BUMD BAB XII PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buton

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015/No.17, LL 21 HLM

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 576 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor No.17 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. 2015/No.17, LL 21 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu prinsip dalam pengelolaan BUMD adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buton;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWAJIBAN, PRINSIP DAN TUJUAN PENERAPAN GCG BAB III PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL BAB IV DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BAB V DIREKSI BAB VI AUDITOR EKSTERNAL BAB VII INFORMASI BAB VIII KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN BAB IX HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDE) BAB X ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI BAB XI PROGRAM PENGENALAN BUMD BAB XII PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521