PERDA Kab. Musi Rawas No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Musi Rawas

Nomor

Tahun

2000

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

Ditetapkan Tanggal

03 November 2000

Diundangkan Tanggal

30 November 2000

Berlaku Tanggal

30 November 2000

Sumber

LD.2000/NO.4

Tema

Pajak dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI - PEMERIKSAAN - ALAT-ALAT - PEMADAM - KEBAKARAN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2000/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

Undang-undang nomor 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat alat Pemadam Kebakaran dalam Kabupaten Musi Rawas ;
Dalam peraturan ini antara lain UU No 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1981;UU No 18 Tahun 1997;UU No 22 Tahun 1999;PP No 20 Tahun 1997;Kepmendagri No 44 Tahun 1999;Permendagri No 84 Tahun 1993;Permendagri No 4 Tahun 1997;Kepmendagri No 174 Tahun 1997;Kepmendagri No 175 Tahun 1997;Kep Menham No 13 M-04.07.03 Tahun 1984;Kepmen PU No 02/KM 3/Tahun 1985;Kepmendagri No 119 Tahun 1998;Kepmendagri No 147 Tahun 1998;
Dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasal 4 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran. Pasal 7 (1) Penetepan retribusi berdasarkan SKRD. (2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan. (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Pasal 16 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai. Pasal 17 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan bukti pembayaran. (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
19 Hlm

Unduh Berkas

PerdA-No.-04-Tahun-2000.pdf

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak