YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1990
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.1994/No. 13 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK: |
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama
Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat
YARNATI; bahwa yayasan yang dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam
Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8
Tahun 1989;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber Dana Tunjangan Purna Bhakti.
|
CATATAN: |
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 1994.
- 5 hal
|