Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2015

Pencanangan Kabupaten Sukoharjo Menjadi Kabupaten Pramuka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Sukoharjo. (2) Menjadikan jiwa dan semangat Gerakan Pramuka yang mengandung nilai-nilai patriotisme, nasionalisme dan kegotongroyongan, sebagai motivasi yang positif bagi setiap warga negara dalam berpartisipasi terhadap pembangunan,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pencanangan Kabupaten Sukoharjo Menjadi Kabupaten Pramuka

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

14 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

14 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

14 Agustus 2015

Sumber

BD Tahun 2015/No.37

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 206 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup sukoharjo no 37 tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENCANANGAN-KABUPATEN-SUKOHARJO-MENJADI-KABUPATEN-PRAMUKA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2015/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencanangan Kabupaten Sukoharjo Menjadi Kabupaten Pramuka

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa Gerakan Pramuka mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu senantiasa ditingkatkan kegiatannya; b. bahwa jiwa dan semangat Gerakan Pramuka mengandung nilai-nilai patriotisme, nasionalisme dan kegotongroyongan, dapat menjadi motivasi yang positif bagi setiap warga negara dalam berpartisipasi terhadap pembangunan, serta menjadi filter terhadap pengaruh budaya asing yang negatif; c. bahwa guna memajukan Kepramukaan di Kabupaten Sukoharjo perlu diwujudkan dengan komitmen dan tekad bersama antara segenap unsur yang terkait, yang dimulai dengan mencanangkan Kabupaten Sukoharjo Sebagai Kabupaten Pramuka; d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah membimbing, mendukung, dan menfasilitasi pendidikan Kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencanangan Kabupaten Sukoharjo Menjadi Kabupaten Pramuka;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Sukoharjo. (2) Menjadikan jiwa dan semangat Gerakan Pramuka yang mengandung nilai-nilai patriotisme, nasionalisme dan kegotongroyongan, sebagai motivasi yang positif bagi setiap warga negara dalam berpartisipasi terhadap pembangunan,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2015

Pencanangan Kabupaten Sukoharjo Menjadi Kabupaten Pramuka

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT