Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Keluarahan/Desa Kabupaten Sukoharjo

Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Maksud dibentuknya IMP sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana. (2) Tujuan dibentuknya IMP untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan dan meningkatkan peran serta IMP dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional. (1) IMP mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; b. mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; c. bertindak sebagai mediator, dan mitra kerja antara pemerintah dan masyarakat; dan d. melaksanakan pengumpulan data keluarga dibawah bimbingan Penyuluh Keluarga Berencana. (2) IMP berfungsi sebagai berikut : a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan program Keluarga Berencana; b. melakukan kerja sama dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana dengan Instansi/institusi terkait; c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dalam berbagai kebutuhan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program KB, sehingga peserta KB merasa aman, terlindungi dan terayomi; d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap pelayanan KB, kaitannya dengan calon peserta KB dan pelayanan yang diberikan; e. mendorong Masyarakat terutama pasangan Usia Subur untuk menjadi peserta KB dan menjaga kelestarian dalam kesertaan ber-KB; f. menggalang masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam Kelompok Kegiatan Binabina Keluarga; g. menggalang masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan, usaha ekonomi produktif/home industry; dan h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan operasional program KB. (3) IMP berperan sebagai berikut : a. memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan program KB sekaligus dalam pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera; b. mendukung (supporting agency) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program KB baik berupa pemikiran maupun pendanaan; c. sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, penyelenggaraan operasional; d. program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pelembagaan Pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS); dan e. sebagai mediator masyarakat/Pasangan Usia Subur untuk memperoleh pelayanan KB yang baik dan berkualitas.