Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2010

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

08 Januari 2010

Tanggal Pengundangan

08 Januari 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2010 / NO.3

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 390 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No.03 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kebutuhan

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2010 / NO.3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

a' bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa untuk rneningkatkan kemampuan petani daram penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk. c. bahwa dengan ditetapka'nya peraturan Menteri pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/rU2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian Tabun Anggaran 2010 maka keb.tuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 'ntuk Sektor pertanian Tahun Anggaran 2.009 yang telah ditetapkan denga' peraturan walikota Bau-Bau Nomor I Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan peraturan walikota Bau-Bau tentang Kebutuhan dan r{arga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk Sektor Perlanian Tahr_rn Anggaran 2010.;
1. undang-L.tndang Nomor 13 Tahun 200r tentang pembentukan Kota Bau-Bau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambzrhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ar20 ); 2. undang-undang Nomor 12 Tahun lg92 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Noinor 46, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 347g); 3. undang-undang I'{omor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Repubrik Indonesia 'fahun 2003 Nomor 70- Tambahan Lembara'Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2a78); 5. undang-undang Nomor 18 Tahun 2c04 tentang perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor g5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor r25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang teiah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor g rahun 2005 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 10g. Tambahan Lembaran Negara Nomor a5ae; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 fahun 2001 tentang pupuk Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 200r Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara l{omor 4079 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiderr Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalani pcnga-;asa;; 10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tnhun 200g tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau.Bau (Lembaran Daerah Kota Bau- Bau Tahun 2008 Nomor 2); 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TR2601112003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An - Organik; 12. Keputusan Menteri Perranian Nomor 237 /KptsloT.2l0/ 412003 tentang Pedoman Pengauasan Pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk An - Organik; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 lKpts/oT.zl0l 412003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik; 14. Keputusan Menteri Psrtanian Nomor 0liKpts/SR.I30/ l/2006 tentano Rekomendasi pemupukan N,F dan K pada padi sawah spesifik lokasi; i5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/11K.0601 ?.1212006 tentano Pupuk Organik dan pembedah Tanah; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2144-DAG/PER/ 61200g tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : S0/Permentarv' SR.l30llll200g tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010. 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/I(pts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim pengawas pupuk Bersubsidi ringkat pusat; 19. Peraturan Gubernur sulawesi Tenggara Nomor 76 Tabun 2a09 Tanggal 14 Desember 2009;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
39

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521