Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2022

Remunerasi Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbub ini mengatur tentang pedoman bagi BLUD dalam mengatur Remunerasi. terdiri dari VIII Bab dan 19 Pasal, dengan Uraian sebagai berikut. 1. Bab I Ketentuan Umum, ada 1 Pasal ; 2. Bab II Maksud dan Tujuan, ada 1 Pasal; 3. Bab III Ruang Lingkup ada ada 1 Pasal; 4. Bab IV Prisip Remunerasi; ada 1 Pasal; 5. Bab V Penerima Remunerasi; ada 1 Pasal; 6. Bab Vi Komponen Remunerasi ada 13 Pasal; 7. Bab VII Monitoring, ada Evaluasi 1 Pasal 8. Bab VII Penutup, ada 1 pasal

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Remunerasi Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumbawa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Sumbawa

Tanggal Penetapan

07 Februari 2022

Tanggal Pengundangan

07 Februari 2022

Tanggal Berlaku

07 Februari 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2022 Nomor 6

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Bidang

Halaman ini telah diakses 738 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Sumbawa No 6 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2022 Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Diatur dengan Peraturan Bupati. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan La.yanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan La.yanan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
Perbub ini mengatur tentang pedoman bagi BLUD dalam mengatur Remunerasi. terdiri dari VIII Bab dan 19 Pasal, dengan Uraian sebagai berikut. 1. Bab I Ketentuan Umum, ada 1 Pasal ; 2. Bab II Maksud dan Tujuan, ada 1 Pasal; 3. Bab III Ruang Lingkup ada ada 1 Pasal; 4. Bab IV Prisip Remunerasi; ada 1 Pasal; 5. Bab V Penerima Remunerasi; ada 1 Pasal; 6. Bab Vi Komponen Remunerasi ada 13 Pasal; 7. Bab VII Monitoring, ada Evaluasi 1 Pasal 8. Bab VII Penutup, ada 1 pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
- tidak ada
-tidak ada
27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2022

Remunerasi Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT