Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 67 Tahun 2014

Pengelolaan Pungutan Retribusi Penerimaan Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI/PENERIMAAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pungutan Retribusi Penerimaan Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

26 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

26 Juni 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2014 / NO.67

Subjek

KESEHATAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 468 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No. 067 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD.2014 / NO.67

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Pungutan Retribusi Penerimaan Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau

ABSTRAK:

a . bahwa untuk t ertib adm i nistras i pelayanan kesehatan pada lingkup dinas kesehatan Kata Baubau , d i pandang perlu mengatur pengelolaan pungutan retribusi/ penerim aan keuangan Dinas Kesehatan Kata B aubau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Per aturan Walikota.
1. Undang - Undang Nomor 1 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 3 . Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4 . Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4400) ; 5 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1 26 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus i Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2009 Nomor 1 30 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 8. Pe raturan Pemerintah Nomor 68 T ahun 2001 tentang R etribusi D aerah ( Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Re pu blik Indonesia Nomor 4138) ; 9. Peraturan Dae r ah K ota B aubau Nomor 2 T ahun 201 1 ten tang Perubahan atas Pe raturan Daerah Kota Bau -B au Nomor 2 Tahun 2008 tentan g O rganisasi dan T a taKerja Dinas D aerah Kota Baubau ( Lembaran D aerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2 }.
PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI/PENERIMAAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521