Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 13 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau Tahun Anggaran 2015

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP PPMK BAB IV KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN PPMK BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau Tahun Anggaran 2015

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

24 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

24 Maret 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015 / NO.13

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 418 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No.13 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Bau-Bau No. 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baubau Tahun Anggaran 2016

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

petunjuk

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2015 / NO.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwadalam rangka mewujudkan penguatan peran serta masyarakat di tingkat Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kota Baubau bertekad terus melanjutkan ProgramPemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau yang merupakan kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Tingkat Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2015; b. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu di dukung dengan Pedoman Petunjuk Teknis pelaksanaanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan PeraturanWalikota;
1.Undang-UndangNomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4120); 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor4 Tahun 2015Tentang PerubahanKeempatAtas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-BauTahun2009 Nomor 3); 7.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 33); 8.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembran Daerah Kota BaubauTahun 2011 Nomor 3); 9.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan PilihanYang Menjadi Kewengan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11); 10.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 5); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keugan Daerah (Berita Negara Republik Insonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Peranggunjawaban Bendahara serta Penyampaianya; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentangPedoman Penysunan APBD Tahun 2015; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang P{embentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16.Peraturan Walikota Baubau Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Masukan APBD Di LingkunganPemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015 ; 17.Peraturan Walikota Baubau Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015; 18.Peraturan walikota Baubau Nomor127Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP PPMK BAB IV KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN PPMK BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521