Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini terdiri atas 5 Bab dan 11 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kerjasama, Pengawasan Internal dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pasir Pengaraian

Tanggal Penetapan

05 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2022

Tanggal Berlaku

06 Januari 2022

Sumber

BD. 2022/No. 2

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 726 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup_nomor_2_tahun_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA JASA PADA BLUD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2022/No. 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan pengadaan barang dan jasa diatur dengan peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu.
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Perbup ini terdiri atas 5 Bab dan 11 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kerjasama, Pengawasan Internal dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa di RSUD Rokan Hulu yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akutansi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu sebagai Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
6 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521