Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Produk Hukum Daerah Bab III Perencanaan Produk Hukum Daerah Bab IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Bab V Pembahasan Produk Hukum Daerah Bab VI Fasilitasi produk Hukum Daerah Bab VII Evaluasi Produk Hukum Daerah Bab VIII Nomor Register Produk Hukum Daerah Bab IX Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Bab X Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

21 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

21 Desember 2021

Tanggal Berlaku

21 Desember 2021

Sumber

LD.2021/NOMOR.10

Subjek

HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 925 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda_10_2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

hukum daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2021/NOMOR.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan upaya terencana dan terpadu serta berkelanjutan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang mendasarkan pada asas pembentukan dan muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa agar terwujud produk hukum daerah yang berkualitas, terencana, terpadu, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan perundangundangan lainnya, maka perlu ada standar baku dalam pembentukan produk hukum daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Produk Hukum Daerah Bab III Perencanaan Produk Hukum Daerah Bab IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Bab V Pembahasan Produk Hukum Daerah Bab VI Fasilitasi produk Hukum Daerah Bab VII Evaluasi Produk Hukum Daerah Bab VIII Nomor Register Produk Hukum Daerah Bab IX Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Bab X Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT