PERDA Kota Bontang No. 7 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kota Bontang

Nomor

Tahun

2020

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Ditetapkan Tanggal

24 September 2020

Diundangkan Tanggal

24 September 2020

Berlaku Tanggal

24 September 2020

Sumber

LD.2020 NO.7

Tema

Lalu Lintas, Jalan

lalu lintas-angkutan jalan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020 NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 26 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.22 Tahun 2009; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.32 Tahun 2011; PP NO.55 Tahun 2012; PP NO.79 tahun 2013; PP NO.74 Tahun 2014
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Penyelenggaraan LLAJ bertujuan untuk: a. terwujudnya Lalu Lintas secara tertib, lancar, aman, selamat, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian di Daerah; b. terwujudnya masyarakat yang beretika dalam berlalu lintas; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan Lalu Lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai wilayah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Mencabut PERDA NO.13 Tahun 2007
67 hlm.

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Mencabut :

PERDA NO.13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Ijin Usaha Angkutan Barang

Tentang

Kontak