Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 46 Tahun 2014

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

17 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2014

Tanggal Berlaku

17 Desember 2014

Sumber

BD. 2014 /No. 46, LL 13 HLM

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 521 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolaka No.46 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tugas-dan-fungsi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD. 2014 /No. 46, LL 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah dimaksud, di pandang perlu mengatur penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); ,2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia NRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), pebagaimana telah ftiubah dua kali dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara . . Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.,Daerah Kabupaten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Keija Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M/PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 12. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2009 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 46 Tahun 2014

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT