Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 45 Tahun 2014

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 45, LL 50 HLM

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 1259 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolaka No.45 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

standar-operasional

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD. 2014 /No. 45, LL 50 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) penyelenggaraan tugastugas pemerintah daerah; b. bahwa hingga saat ini masih terdapat unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang belum menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) kegiatan ataupun yang sudah menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatannya namun belum sesuai dengan yang telah ditetapkan; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 8. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process); 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD.) Kabupaten Kolaka; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kabupaten Kolaka; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Kolaka; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka.
Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
50 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521