Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 40 Tahun 2021

Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN,yang terdiri atas 24 Pasal dari X Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Tujuan, Prinsip, Dan Arah Kebijakan, Bab IV Strategi, Sasaran, Dan Penyelenggaraan, Bab V Pelaksanaan Gardu Jaket, Bab VI Monitoring Dan Evaluasi, Bab VII Penghargaan, Bab VIII Pendanaan, Bab IX Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Bab X Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Gerung

Tanggal Penetapan

15 September 2021

Tanggal Pengundangan

15 September 2021

Tanggal Berlaku

15 September 2021

Sumber

Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 325 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Lombok Barat No 40 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan, diperlukan akselerasi yang didasarkan pada pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik; b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akselerasi peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, diperlukan pedoman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (hkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3); Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 3).
AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN,yang terdiri atas 24 Pasal dari X Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Tujuan, Prinsip, Dan Arah Kebijakan, Bab IV Strategi, Sasaran, Dan Penyelenggaraan, Bab V Pelaksanaan Gardu Jaket, Bab VI Monitoring Dan Evaluasi, Bab VII Penghargaan, Bab VIII Pendanaan, Bab IX Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Bab X Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 40 Tahun 2021

Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT