Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 7 Tahun 2012

Manajemen Pengelolaan Kas Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II REKENING BANK MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH BAB III POLA HUBUNGAN DAN MEKANISME REKENING PEMERINTAH DAERAH BAB IV BANK KAS UMUM DAERAH BAB V REKENING SKPD BAB VI ANGGARAN KAS BAB VII PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN KAS BAB VIII SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) BAB IX UANG PERSEDIAAN BAB X PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN BAB XI INVESTASI JANGKA PENDEK BAB XII PELAPORAN BAB XIII LAPORAN ARUS KAS BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Manajemen Pengelolaan Kas Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

25 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2012

Tanggal Berlaku

25 Januari 2012

Sumber

BD. 2012 /No. 7, LL 71 HLM

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 627 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolaka No.07 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kas-daerah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2012 /No. 7, LL 71 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pengelolaan Kas Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan kemungkinan terjadinya kebocoran, kemungkinan penyimpangan, serta pencairan sumber pembiayaan yang paling murah, maka perlu dibuat dan disusun mekanisme pengelolaan kas daerah; b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk dengan peraturan Bupati Kolaka;
1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2004 Nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) sebagamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 'telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2010, tentang Pembentukar; Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2012; 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II REKENING BANK MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH BAB III POLA HUBUNGAN DAN MEKANISME REKENING PEMERINTAH DAERAH BAB IV BANK KAS UMUM DAERAH BAB V REKENING SKPD BAB VI ANGGARAN KAS BAB VII PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN KAS BAB VIII SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) BAB IX UANG PERSEDIAAN BAB X PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN BAB XI INVESTASI JANGKA PENDEK BAB XII PELAPORAN BAB XIII LAPORAN ARUS KAS BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012.
71 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 7 Tahun 2012

Manajemen Pengelolaan Kas Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT