PERBUP Kab. Paser No. 9 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Bupati (PERBUP)

Entitas

Kabupaten Paser

Nomor

Tahun

2018

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Ditetapkan Tanggal

16 Januari 2018

Diundangkan Tanggal

16 Januari 2018

Berlaku Tanggal

16 Januari 2018

Sumber

BD.2018 NO.09

Tema

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS-SISTEM INFORMASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2018 NO.09

Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Pemerintah daerah perlu menggunakan pendekatan terpadu guna mempermudah interaksi data antar Perangkat Daerah untuk membentuk satu sistem yang terintegrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang disingkat Diskominfostaper adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser. E-Government adalah semua hal yang terkait dengan upaya lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi telematika, sehingga mereka dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat baik kepada individu maupun lingkungan usaha. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem untuk bertukar data atau informasi. Kebijakan interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam hal pengelolaan, pengaksesan data, sharing informasi dalam rangka memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yang lebih efektif dan efesien. Ruang lingkup Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi ini meliputi : a. Interoperabilitas pada sistem informasi Government to Government (G2G); dan b. Interoperabilitas dengan memanfaatkan format dokumen terbuka

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
5 hlm.

FILE-FILE PERATURAN

9. KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak