Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Rumah Susun, Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, Tata Cara Pengesahan Akta Pemisahan, Tata Cara Pengalihan Penguasaaan Rumah Susun, Taridf Sewa Rumah Susun, Pelaksanaan Peningkatan Kualitas, dan Pengendalian Rumah Susun.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun
T.E.U.
Indonesia, Kota Yogyakarta
Nomor
46
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2016
Tempat Penetapan
Yogyakarta
Tanggal Penetapan
09 Agustus 2016
Tanggal Pengundangan
09 Agustus 2016
Tanggal Berlaku
09 Agustus 2016
Sumber
BD.2016/NO.46
Subjek
KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Yogyakarta
Bidang
Halaman ini telah diakses 1447 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
  2. PERWALI Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2015 tentang Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun
  3. PERWALI Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2015 tentang Sertifikat Laik Fungsi Rumah Susun

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan