standarisasi
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD. 2011 /No. 14, LL 29 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK: |
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dalam
penyelenggara tugas-tugas pemerintahan daerah kabupaten
kolaka perlu di lakukan pengelolaan dan penataan sarana dan
prasarana;
b. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Sarana dan Prasarana Kerja pemerintah daerah dan
untuk mendukung keberhasilan penyelenggara pemerintahan
dan pembangunan yang baik diperlukan standarisasi sarana
dan prasana kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2005Nomor140, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 120, T ambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009
tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten Kolaka
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2010
tentang pengelolaan barang milik daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
sebagaimana telah di ubah dengan permendagri Nomor 11
Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan barang milik Daerah.
- BAB 1
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA
BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
- 29 Halaman
|