Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT BAB III MONITORING DAN EVALUASI BAB IV PEMBIAYAAN BAB V PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

06 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

06 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 16, LL 6 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 338 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 16 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2014 /No. 16, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Muna untuk menuju masyarakat yang maju dan sehat perlu pelaksanaan kebijakan pedesaan sehat, serta pedoman bagi penyelenggaraan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan.
1. Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah- DaerahTingkat It di Sulawesi(LembaranNegaraRepubHkIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor1822); 2. Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 3. Undang-UndangNomor29Tahun2004tentangPraktekKedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4431)- 4. Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali,terakhirdenganUndang- Undang Nomor 12Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844)- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438)* 6. Undang-UndangNomor40Tahun2004tentangSistemJaminanSosial Nasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 150,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4456); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor153, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangkaPanjangNasionalTahun2005sampai2025; 9. Undang-UndangNomor 36Tahun2009tentangKesehatan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor144,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011>tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 11.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 12.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005Nonrrar165,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4593); 13.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,danPemerintahanDaerahKabupaten/Kota(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 14.PeraturanPemerintahNomor41 Tahun2007tentangOrganlsasi PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 15.PeraturanMenteriPembangunanDaerahTertinggalNomor1Tahun 2003tentangPedomanPembangunanPerdesaanSehatdiDaerah Tertinggal; 16.PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor13Tahun2006tentang PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun2007danterakhir denganUndang-UndangNomor21Tahun2011; 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangTata NaskahDinasdiLingkunganPemerintahanDaerah; 18.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor1Tahun2014tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 19.PemerintahDaerahKabupatenMuna Nomor 04Tahun2012tentang PerubahanatasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah KabupatenMuna; 20.PeraturanDaerahKabupatenMuna Nomor 01Tahun2014tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenMunaTahunAnggaran2014.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT BAB III MONITORING DAN EVALUASI BAB IV PEMBIAYAAN BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521