Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 7 Tahun 2014

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Dan Tanda Daftar Industri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IUI DAN TDI; BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII BIAYA ADMINISTRASI; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Dan Tanda Daftar Industri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunung Mas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kuala Kurun

Tanggal Penetapan

12 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/2019

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Bidang

Halaman ini telah diakses 597 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 7 TAHUN 2014 Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Dan Tanda Daftar Industri.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/2019

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Dan Tanda Daftar Industri

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai peranan untuk menumbuhkembangkan usaha industri melalui pemberian izin usaha industri, izin perluasan, dan tanda daftar industri, sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu citacita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/MIND/ PER/5/2005; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/ PER/6/2008; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/MIND/ PER/10/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IUI DAN TDI; BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII BIAYA ADMINISTRASI; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 6 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521