Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN; BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VI JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN; BAB VII PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN; BAB VIII KURIKULUM; BAB IX PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN; BAB X BAHASA PENGANTAR; BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; BAB XII SARANA DAN PRASARANA; BAB XIII EVALUASI, DAN SERTIFIKASI; BAB XIV PENDANAAN; BAB XV PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN; BAB XVI PENJAMINAN MUTU; BAB XVII KERJA SAMA; BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XIX PENYIDIKAN; BAB XX SANKSI ADMINISTRASI; BAB XXI KETENTUAN PIDANA; BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Sampit

Tanggal Penetapan

31 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

31 Mei 2014

Tanggal Berlaku

31 Mei 2014

Sumber

LD.2014/5

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 715 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 5 TAHUN 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendidikan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK:

bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, regional dan global, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan. Pendidikan harus mampu mewujudkan Kotawaringin Timur “Cerdas Komprehensif” dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf Nasional dan Internasional. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan yang ada di daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN; BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VI JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN; BAB VII PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN; BAB VIII KURIKULUM; BAB IX PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN; BAB X BAHASA PENGANTAR; BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; BAB XII SARANA DAN PRASARANA; BAB XIII EVALUASI, DAN SERTIFIKASI; BAB XIV PENDANAAN; BAB XV PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN; BAB XVI PENJAMINAN MUTU; BAB XVII KERJA SAMA; BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XIX PENYIDIKAN; BAB XX SANKSI ADMINISTRASI; BAB XXI KETENTUAN PIDANA; BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2014.
54 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT