Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 3 Tahun 2016

Kawasan Tanpa Rokok

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP BAB III KAWASAN TANPA ROKOK BAB IV KEWAJIBAN PIMPJNAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK BAB V TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

13 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

13 Januari 2016

Tanggal Berlaku

13 Januari 2016

Sumber

BD.2016 / NO.213

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 500 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No.3 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KAWASAN TANPA ROKOK

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016 / NO.213

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa sambil rnenunggu Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Kawasan Tanpa Rokok maka untuk melindungi masyarakat terhadap perokok, bukan perokok dan rnenjaga kesehatan anak dipandang perlu mengeluarkan aruran terlebih dahulu dalam bentuk Peraturan Bupati; b. bahwa dalarn rangka mernberikan perllndungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok, maka dipandang perlu mengatur kawasankawasan tertentu yang bcbas dari asap roknk ; c. bahwa salah satu faktor penghambat tercapainya Konawe Sehat adalah masih tingginya angka merokok di Kabupaten Konawe, d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tent.ang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagairnana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagairnana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Mentcri Dalam Negeri Nornor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomnr 741 J Menkes/Per./VIT/2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP BAB III KAWASAN TANPA ROKOK BAB IV KEWAJIBAN PIMPJNAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK BAB V TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 3 Tahun 2016

Kawasan Tanpa Rokok

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT