Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 22 Tahun 2016

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Prinsip 2. Perumahan dan Permukiman 3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 4. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 6. Pembentukan Tim Verifikasi 7. Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 8. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 9. Pelaporan 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Pembiayaan 12. Ketentuan Penyidikan 13. ketentuan Pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

07 November 2016

Tanggal Pengundangan

08 November 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

PERDA KAB. SEMARANG NO. 22, LD.2016/NO.22, TLD.2016/NO.22

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 2048 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda_Nomor_22_Tahun_2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

sarpras - pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, PERDA KAB. SEMARANG NO. 22, LD.2016/NO.22, TLD.2016/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada intinya menyatakan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai diabngun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Peruamhan dan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 1 tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2015
1. Prinsip 2. Perumahan dan Permukiman 3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 4. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 6. Pembentukan Tim Verifikasi 7. Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 8. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 9. Pelaporan 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Pembiayaan 12. Ketentuan Penyidikan 13. ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521