PERPRES No. 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Presiden (PERPRES)

Entitas

Pemerintah Pusat

Nomor

102

Tahun

2021

Judul

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Ditetapkan Tanggal

25 November 2021

Diundangkan Tanggal

25 November 2021

Berlaku Tanggal

25 November 2021

Sumber

LN.2021/No.257, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.

Tema

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Widyaiswara

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 102, LN.2021/No.257, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan widyaiswara bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat dibebankan pada APBN, dan PNS yang bekerja pada instansi daerah dibebankan pada APBD.

CATATAN:

FILE-FILE PERATURAN

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Mencabut :

Tentang