PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Terpadu [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor

Tahun

2021

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Terpadu

Ditetapkan Tanggal

01 Maret 2021

Diundangkan Tanggal

01 Maret 2021

Berlaku Tanggal

01 Maret 2021

Sumber

LD.2021/No.9

Tema

Pajak dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2021/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Terpadu

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum mengakomodasi ketentuan mengenai cara pembayaran non-tunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan cara diperbaharui; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 3. Ketentuan Pemberian Izin Trayek 4. Golongan Retribusi 5. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 6. Peninjauan Tarif 7. Pemungutan Dan Pembayaran Retribus 8. Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi 9. Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, Dan Tatacara Penagihan 10. Kedaluwarsa Penagihan 11. Penyidikan Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Pidana 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
20 halaman

FILE-FILE PERATURAN

9. PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO. 9 TTG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU sah ttd.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak