Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II UNSUR DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB III TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, BAB IV PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

04 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

04 Juni 2014

Tanggal Berlaku

04 Juni 2014

Sumber

BD.2014 / NO.13

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 486 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.13 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

komisi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2014 / NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa adanya perubahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian No.82/Permentan/OT. 140/8/2013 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi RDKK Tahun 2014, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Petisida Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai, untuk itu perlu ditinjau kembali; b. bahwa Pupuk dan Pestisida merupakan sarana yang cukup penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian agar dapat didayagunakan secara maksimal tanpa menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat, maka pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaannya, perlu dilaksanakan secara terkordinasi dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 829/Kpts/TP.270/1985 tentang Syarat Pembukuan dan Pemberian Label/Pupuk dan Pestisida; 13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 517/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar; 15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 237/Kpts/07.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 239/Kpts/07.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik; 17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :456/Kpts/07.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Keija Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan; 18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/07.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/MENDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 20. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor : TP.270/365/Mentan/IX/1985 tanggal 25 September 1985 Perihal Pengawasan Pupuk dan Pestisida; 21. Surat Menteri Pertanian Nomor : 370/TP.260/A/XII/2002 Perihal Peningkatan Pengawasan Pestisida 22. Surat Ketua Komisi Pupuk dan Pestisida Departemen Pertanian Nomor : 763/Kompes/1985 tanggal 7 November 1985 tentang Pengawasan Pupuk dan Pestisida; 23. Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian Nomor PP.10/VI.02/137/2001 Perihal Komosi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; 24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 91 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Keija Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah; 27. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014; 28. Pedoman Peningkatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) serta Pemberdayaan PPNS Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II UNSUR DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB III TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, BAB IV PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2014.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT