Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020

Pendelegasian Perizinan Online

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka pelayanan: a. Perizinan Berusaha yang meliputi : 1. Perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan 2. Perizinan berusaha dengan system selain sistem OSS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan non berusaha; Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud meliputi: a. Izin Usaha, terdiri dari : 1. Izin Lokasi; 2. Izin Lokasi Perairan; 3. Izin Lingkungan; dan 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b. Izin Komersial/Operasional.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Perizinan Online

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

10 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

10 Februari 2020

Tanggal Berlaku

10 Februari 2020

Sumber

BD.2020/NO.8: 17 HLM

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 345 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Perizinan Online.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Periznan Terpadu Kabupaten Kutai Barat

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERIZINAN - PENDELEGASIAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/NO.8: 17 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Perizinan Online

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat(1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten menggunakan system Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi, dan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008 ; UU No.25 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014 ; PP No.18 Tahun 2016 ; PP No.96 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2018; PP No.76 Tahun 2013; PP No.97 Tahun 2014; PP No.91 Tahun 2017 ; Perda Kab. Kutai Barat No.16 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.8 Tahun 2015; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka pelayanan: a. Perizinan Berusaha yang meliputi : 1. Perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan 2. Perizinan berusaha dengan system selain sistem OSS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan non berusaha; Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud meliputi: a. Izin Usaha, terdiri dari : 1. Izin Lokasi; 2. Izin Lokasi Perairan; 3. Izin Lingkungan; dan 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b. Izin Komersial/Operasional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Periznan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
17 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020

Pendelegasian Perizinan Online

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT