Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015

Pelimpahan Kewenangan Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, BAB V TIM TEKNIS, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

05 Januari 2015

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2015

Tanggal Berlaku

05 Januari 2015

Sumber

BD.2015 / NO.2

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 350 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.02 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELIMPAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2015 / NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa perubahan pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menyebabkan perubahan pembagian urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin; b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pelimpahan Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ' ■ ‘ Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Perai uran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 14. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, BAB V TIM TEKNIS, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015

Pelimpahan Kewenangan Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT