Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2021

Pencabutan Dua Peraturan Daerah Kabupaten Lombok utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENCABUTAN DUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA. Terdiri dari 2 Pasal

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencabutan Dua Peraturan Daerah Kabupaten Lombok utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tanjung

Tanggal Penetapan

21 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

21 Januari 2021

Tanggal Berlaku

21 Januari 2021

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 362 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021 TTG PENCABUTAN DUA PERATURAN DAERAH KAB.LOMBOK UTARA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENCABUTAN DUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Dua Peraturan Daerah Kabupaten Lombok utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 133 Tahun 2O18 tentarrg Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa untuk rnelaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan kependudukan di daerah, sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang Admnistrasi Kependudukan sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 200,6 tentang Adrnini562sl Kependudukan, petunjuk telanis penyelenggaraan urusan admnistrasi kependudukan diatur melalui Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hieraki dan materi muatan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten l,ombok Utara Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu dicabut; e. bahwa berdasarkan pertimbangan ssgagaimsl6 dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Dua Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O06 tentang Admnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tallun 2O06 tentang Admnistrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O13 tentamg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang Adrninistrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); Peraturan Menteri Dala:n Negeri Nomor 133 Tahun 2Ol8 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daeratr Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O19 Nomor 152);
PENCABUTAN DUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA. Terdiri dari 2 Pasal

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2021

Pencabutan Dua Peraturan Daerah Kabupaten Lombok utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT