Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 5 Tahun 2013

Biaya Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BIAYA ADMINISTRASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN BAB III BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN SEKTOR BAB IV PELAKSANAAN PUNGUTAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI SANKSI ADMINISTRASI BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2013 tentang Biaya Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

10 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

11 Januari 2013

Tanggal Berlaku

11 Januari 2013

Sumber

BD. 2013 /No. 5, LL 8 HLM

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 672 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.05 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

biaya

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2013 /No. 5, LL 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

ABSTRAK:

a. bahwa tenaga kerja merupakan aset daerah dan dimanfaatkan oleh sektor perusahaan, maka perusahaan wajib melaporkan kondisi dan keberadaan ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahun; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga keija yang bekerja pada sektor perusahaan dalam daerah, guna meningkatkan produktivitas perusahaan dengan melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan; c. bahwa tenaga ketja merupakan sumber daya pembangunan daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, melalui peningkatan ekonomi masyarakat, melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan biaya administrasi wajib lapor ketenagakerjaan di erusahaan; d. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Biaya Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4 ); Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Keija ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912); Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918 ); , Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu,n 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ); Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201 ); Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 348 ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 ); Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 ); Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BIAYA ADMINISTRASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN BAB III BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN SEKTOR BAB IV PELAKSANAAN PUNGUTAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI SANKSI ADMINISTRASI BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Biaya Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521