Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 40 Tahun 2013

Perlimpahan Kewenangan Dan Penandatanganan Sebagian Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III HAKEKAT, ASAS DAN PRINSIP PELAYANAN BAB IV POLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BAB V JENIS-JENIS IZIN USAHA BAB VI KEWENANGAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KERJA SAMA BAB IX PELAPORAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perlimpahan Kewenangan Dan Penandatanganan Sebagian Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2013

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2013

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2013

Sumber

BD. 2013 /No. 40, LL 11 HLM

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 600 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.40 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERLIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN SEBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD. 2013 /No. 40, LL 11 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perlimpahan Kewenangan Dan Penandatanganan Sebagian Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jenis perizinan dan non perizinan serta penandatanganan dokumen izin dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan izin guna terwujudnya penyederhanaan prosedur yang cepat, mudah, efisien, efektif dan transparansi; c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tesebut diatas, dipandang perlu menetapkan pelimpahan kewenangan dan penandatanganan sebahagian perizinan dan non perizinan berusaha dengan Peraturan Walikota Kendari.
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembanga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal; 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat; 10. Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata keija Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 12. Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik; 13. Peraturan Bersam Mentri Dalam Negeri, Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mentri Perdangangan, Mentri Tenaga Keija dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 188/32/453/159, N0.M.HH-O8.AH.01.01.2009, No. 60/MDAG/PER/12/2009, Per-30/MEN/XII/2009, No. 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha. 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran daerah Kota Kendari tahun 2008 nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 9).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III HAKEKAT, ASAS DAN PRINSIP PELAYANAN BAB IV POLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BAB V JENIS-JENIS IZIN USAHA BAB VI KEWENANGAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KERJA SAMA BAB IX PELAPORAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2013.
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 40 Tahun 2013

Perlimpahan Kewenangan Dan Penandatanganan Sebagian Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT