Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 16 Tahun 2013

Tata Cara Pemberian Izin Pengambilan Batuan Dalam Wilayah Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERIZINAN BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN BAB IV KADALUARSA BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII KETENTUAN LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengambilan Batuan Dalam Wilayah Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

01 April 2013

Tanggal Pengundangan

01 April 2013

Tanggal Berlaku

01 April 2013

Sumber

BD. 2013 /No. 16, LL 8 HLM

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 483 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.16 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGAMBILAN BATUAN DALAM WILAYAH KOTA KENDARI

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD. 2013 /No. 16, LL 8 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengambilan Batuan Dalam Wilayah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penataan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pengam bilan batuan daiam Wilayah Kota Kendari serta untuk tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui Izin Pengambilan Batuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengambilan Batuan dalam wilayah Kota Kendari.
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 104, Ta.nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotam adya Daerah Tingkat II Kendari (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20C9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tam bahan Lsm baran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dam pak Lingkungan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertam bangan Mineral dan Batubara (Lem baran Negara Republi c Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tam bahan Lem baran Nc gara Republik Indonesia Nomor 5111); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertam bangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedom an Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pem antauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Am dal ; 15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pem bentukan Perangkat Daerah (Lem baran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahunn 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari ( Lem baran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lem baran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sum bangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW ) Kota Kendari 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERIZINAN BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN BAB IV KADALUARSA BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII KETENTUAN LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 16 Tahun 2013

Tata Cara Pemberian Izin Pengambilan Batuan Dalam Wilayah Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT