PERBUP Kab. Natuna No. 43 Tahun 2017 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Bupati (PERBUP)

Entitas

Kabupaten Natuna

Nomor

Tahun

2017

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

Ditetapkan Tanggal

22 September 2017

Diundangkan Tanggal

22 September 2017

Berlaku Tanggal

22 September 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 43

Tema

Administrasi dan Tata Usaha Negara

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (lhkpn)

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 43

Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel; bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG WAJIB LAPOR DAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LHKASN, TATA CARA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, DAN SANKSI ADMINISTRATIF

CATATAN:

FILE-FILE PERATURAN

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang