Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 37 Tahun 2015

Rencana Induk Pelabuhan Pomalaa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAB Ill PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS BAB IV PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pomalaa

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

30 April 2015

Tanggal Pengundangan

30 April 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015 / NO.37

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 639 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No. 37 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

rencana-induk-pelabuhan

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD.2015 / NO.37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Pelabuhan Pomalaa

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tantang Kepelabuhan menyebutkan bahwa setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana lnduk Pelabuhan sebagai Pedoman dalam Pengembangan Pelabuhan dan Pengaturan Tata Guna Tanah dan perairan di Daerah lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, maka Pelabuhan Pomalaa telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Pegumpan Regional; c. bahwa sesuai rekomendasi Bupati Kolaka Nomor 552/663/2015 tanggal 2 April 2015, maka lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut Pomalaa sebagai felabuhan Pengumpan Regional telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Induk Pelabuhan Pomalaa.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849); 4. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per1indungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangOUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Angkutan di Per1indungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAB Ill PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS BAB IV PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521