Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021

PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA PADA TAHUN 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang mekanisme dan persyaratan pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pengurangan pokok Bea Balik Nama kendaraan kedua dan seterusnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA PADA TAHUN 2021

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Palu

Tanggal Penetapan

05 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

05 Maret 2021

Tanggal Berlaku

05 Maret 2021

Sumber

BD.2021/NO.774

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 1783 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB_5_2021 tentang penghapusan Pajak 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengurangan pajak kendaraan bermotor - bea balik nama kendaraan bermotor

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2021/NO.774

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA PADA TAHUN 2021

ABSTRAK:

bahwa dengan menyebarnya Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang meluas dan berkepanjangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak terhadap kemampuan perekonomian masyarakat Wajib Pajak termasuk dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya sehingga masyarakat diberikan kesempatan kembali berupa dispensasi penghapusan tunggakan pajak dan pembebasan sanksi administrasi pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur berwenang memberikan pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang mekanisme dan persyaratan pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pengurangan pokok Bea Balik Nama kendaraan kedua dan seterusnya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
6 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021

PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA PADA TAHUN 2021

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT