Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2021

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan angkutan jalan, terminal, pengujian dan pemeriksaan kendaraan, perparkiran, sistem informasi dan komunikasi LLAJ, Forum lalu lintas dan angkutan jalan, perlakuan khusus, pembinaan pemakaian jalan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

T.E.U.

Indonesia, Kota Prabumulih

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Prabumulih

Tanggal Penetapan

26 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

26 Juli 2021

Tanggal Berlaku

26 Juli 2021

Sumber

LD.2021/No.5

Subjek

LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Prabumulih

Bidang

Halaman ini telah diakses 2082 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 5 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyelenggaraan-lalu-lintas-angkutan-jalan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf l UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi perhubungan. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PERMENHUB No. PM 13 Tahun 2014; PERMENHUB No. PM 34 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 67 Tahun 2014; PERMENHUB No. PM 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 11 Tahun 2017; PERMENHUB No. PM 96 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 131 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 132 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 133 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 156 Tahun 2016; PERMENHUB No. PM 102 Tahun 2018; PERMENHUB No. PM 12 Tahun 2019; PERMENHUB No. PM 60 Tahun 2019; PERMENHUB No. PM 59 Tahun 2020; PERDA No. 5 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan angkutan jalan, terminal, pengujian dan pemeriksaan kendaraan, perparkiran, sistem informasi dan komunikasi LLAJ, Forum lalu lintas dan angkutan jalan, perlakuan khusus, pembinaan pemakaian jalan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk jaringan LLAJ kota, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, tata cara andalalin dan tata cara mendapatkan persetujuan andalalin, tarif, penyediaan angkutan massal, penetapan trayek, izin operasional, tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik, tata cara pemeriksaan lambang batas emisi gas buang, tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis, tata cara penyelenggaraan pendidikan pengemudi, tata cara pengenaan sanksi administratif, tata cara penyetoran denda diatur dalam Peraturan Walikota
50 hlm, Penjelasan : 11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2021

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT